Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Pemuda’

Arip Musthopa[*]

Sejarah lahir dan tumbuh kembang NKRI tidak pernah lepas dari satu nama; “pemuda”. Sejak dari Boedi Oetomo (1908) sebagai Kebangkitan Nasional; Sumpah Pemuda (1928) sebagai kelahiran bangsa Indonesia; Proklamasi Kemerdekaan (1945) sebagai kelahiran negara Indonesia; sampai Gerakan Reformasi (1998) sebagai perjuangan mengembalikan kehormatan bangsa dari otoritarianisme adalah bentuk partisipasi pemuda yang umum dikenal dalam mengawal bangsa ini.

Dalam catatan yang lebih detail, ancaman dari dalam negara seperti peristiwa PKI Madiun para pemuda juga berperan besar. Menanggapi pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948, wakil ketua PB HMI Ahmad Tirtosudiro –yang ketika itu juga menjabat sebagai Ketua PPMI (Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia)– membentuk Corps Mahasiswa (CM) di bawah komando Hartono, sedang Ahmad Tirtosudiro sendiri menjadi Wakil Komandan untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI Madiun, dengan mengerahkan anggotanya ke gunung-gunung.

Kurang lebih demikian potret peran pemuda yang terlihat di masa lalu. Sebuah panorama yang tidak lagi banyak ditemukan saat ini. Momen-momen nasionalis di atas, sangat disayangkan tidak lagi banyak mendapat perhatian. Ada kesan penyederhanaan peran pemuda untuk negara kesatuan Republik Indonesia belakangan ini. Asumsi ini mengerucut pada tiga point mendasar: 1] perjuangan yang hanya pada wilayah politik, 2] matinya peran pengetahuan, 3] alergi pada lembaga-lembaga militer dan pihak asing.

Peran yang Terjebak Struktur Kekuasaan

Banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan (OKP) yang memiliki hubungan mesra dengan kekuasaan menjadi penjelas poin pertama di atas. Harus diakui kehadiran beberapa OKP cenderung berjibaku dengan urusan struktural kekuasaan ketimbang kultural. Bahkan tidak jarang mereka mengakui diri sebagai organisasi onderbouw kelompok kepentingan tertentu. Parahnya lagi, beberapa oknum yang terbilang tua, menyebut diri ”pemuda” dalam aksi politiknya.

Ini fakta menyedihkan dalam membaca peran pemuda atas republik belakangan ini. Makna peran yang hanya didefinisikan sebagai partisipasi politik praktis bukan saja sebentuk pengerdilan lingkup peran pemuda. Ia juga menurunkan derajat pemuda dengan menjatuhkan citranya pada haus kekuasaan.

Peran besar pemuda dalam Proklamasi adalah drama heroik nasional yang tidak haus kekuasaan, jarang direnungkan. Dalam episode hari Proklamasi Kemerdekaan misalnya. Ketimbang melantik diri menjadi ”proklamator kemerdekaan”, sosok-sosok pemuda seperti Soekarni dan kawan-kawan lebih memilih menjadikan diri sebagai ”penculik” sang Proklamator (Soekarno-Hatta). Semangat peran pemuda ketika itu tidak dipenuhi oleh syahwat politik, tetapi kesadaran melihat fungsi peran diri untuk NKRI. Tercatat sejarah menjadi ”penculik” pun tidak masalah, jika memang itu yang terbaik untuk bangsa ini. Kurang lebih demikian yang mereka pikirkan.

Matinya Peran Pengetahuan

Konsekuensi lain dari penyempitan peran pada ranah politik kekuasaan adalah matinya peran ilmu pengetahuan. Gambaran peran-peran historis di atas sekali lagi tentu tidak menitikberatkan pada wilayah hasrat kekuasaan. Berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai titik ”Kebangkitan Nasional” dan Sumpah Pemuda 1928 sebagai titik ”kelahiran Bangsa Indonesia” adalah gerakan yang sukses justeru diuntungkan oleh posisi para pemuda sebagai sosok-sosok terpelajar.

Energi keterpelajaran ini yang mestinya kembali mewarnai peran pemuda dalam menjaga NKRI. Tidak melulu pada ranah kekuasaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seharusnya dilirik. Salah satu yang strategis adalah penguasaan IPTEK untuk menjawab kondisi geografis Indonesia, yakni di bidang kemaritiman. Pemuda Indonesia diharapkan mengambil peran kepeloporan untuk mengembangkan sains dan teknologi serta industri kemaritiman yang hingga saat ini masih jauh dari ideal.

Pengembangan ke arah tersebut kerapkali terkendala oleh perpspektif keliru dalam memandang karakteristik yang muncul dari kemaritiman Indonesia. Contohnya, laut dan sungai kerapkali dilihat sebagai penghalang yang harus diatasi, padahal laut dan sungai merupakan penghubung dan pemersatu antar pulau. Perspektif keliru inilah yang pertama harus dipecahkan oleh pemuda Indonesia karena telah banyak dianut oleh para pengambil kebijakan di republik ini.

Alergi Lembaga Militer

Ada hal aneh di tengah pola pikir pemuda. Anti militer dan anti asing adalah dua isu yang santer terdengar di kalangan aktivis pemuda, padahal pada dasarnya keduanya adalah hal paradoks. Satu sisi, pemuda ”anti asing” dan yang dimaksud tentu saja adalah ”anti intervensi pihak asing”, baik imperialisme (perluasan imperium) maupun kolonialisme (perluasan ekonomi). Sebab, jika yang dimaksud adalah benar-benar ”anti asing” maka sungguh menggelikan. Tidak mungkin sebuah bangsa hidup tanpa interaksi kerjasama dengan negara-negara asing lainnya.

Sisi lain, para pemuda terbawa fobia berlebihan pada militerisme, sehingga melahirkan sikap anti pada segala atribut yang berbau militer. Antimiliterisme pemerintahan adalah sebuah kewajiban, tapi tidak berarti sama dengan anti pada segala atribut militer. Sebab jika militer tidak ada, lalu lembaga khusus apa yang akan menjaga NKRI dari intervensi asing?

Paradoks ini melahirkan kecenderungan pemuda yang acuh tak acuh pada peran ketahanan NKRI. Mereka sendiri yang selalu tegas meneriakkan anti asing, tanpa menawarkan opsi fungsi peran sendiri. Bukan tidak mungkin, sikap seperti ini menghilangkan rasa percaya diri lembaga ketahanan NKRI karena merasa dimusuhi dari dalam, padahal mereka bertaruh nyawa untuk melindungi NKRI dari luar. Tidak adanya hubungan baik pemuda-militer ini, juga bisa menjadi alasan mengapa negara tetangga berani menginjak-injak kehormatan wilayah kedaulatan Indonesia.

Potret kerjasama ABRI dan CM (Corps Mahasiswa) di atas menjadi pola relasi yang seharusnya. Hubungan romantis mahasiswa-militer yang justeru lahir di tengah perang pemberontakan PKI Madiun seharusnya juga mengisi kisah peran pemuda ke depan. Dengan perbaikan hubungan kedua pihak ini, tidak mustahil sekali lagi militer bahkan akan memasang badan untuk pemuda, seperti dikisahkan dalam epik pembubaran HMI pada penggalan teriakan Panca Tunggal Lampung, “Kalau menindak HMI, akan saya kerahkan satu batalyon”. @


[*] Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2008-2010

Read Full Post »

Oleh: Wage Wardhana Jr*

“Pelita akan terus menyala walau dalam gelap malam dan terjangan badai dengan dua alasan yaitu bahan bakar dan kemauan kita untuk tetap menjaganya”

Pembelajaran sejarah senantiasa selalu mendapat tempat istimewa dan memiliki fungsi politis bagi pemerintahan dan perjalanan sejarah bangsa. Fungsi tersebut akan menyimpang karena adanya keinginan, dan obsesi penguasa serta kekurangmampuan masyarakat merefleksikan sejarah. Kalau hal itu terjadi, ironi akan menggeser fungsi sejarah dari pelajaran yang mencerahkan menjadi pelajaran yang membodohi dan membohongi masyarakat.  Sejarah dengan campur tangan pemerintah telah menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk membodohi masyarakat dan menutupi kesalahan penguasa selama 32 tahun. Sudah semestinya kita sekarang membawa sejarah menjadi pelajaran yang sarat dengan keilmuan dan mencerahkan kehidupan bangsa.

Fokus saya sekarang adalah meluruskan paradigma identitas bangsa melalui kacamata kelahiran konsep identitas dan penjajahan. Sebagai ilustrasi, dari zaman kemerdekaan hingga sekarang, kita selalu dijejalin konsep yang salah tentang identitas dan penjajhan yang dilakukan oleh bangsa asing. Buktinya, setiap kita membahas proklamasi, guru sejarah selalu bertanya… Anak-anak, berapa lama Indonesia dijajah?. Anak-anak akan spontan dan serempak akan menjawab 350 tahun pak. Gurupun akan puas dan bilang pintar. Selalu itu yang diulang dan mendarah daging dibenak masyarakat umumnya.

Padahal, kalau kita jeli, Indonesia melewati tiga konsep identitas kebangsaan. Bertepatan dengan sumpah Amukti Palapa pada tahun 1200-an timbul konsep nusantara (bukan Indonesia), hingga tahun 1928, semenjak itulah kita berhak menyandang identitas Nusantara. Kenapa tahun 1928 ?, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 akhirnya melahirkan identitas kebangsaan yang kedua, yaitu kita berhak menyandang status sebagai Bangsa Indonesia, hingga tahun 1945. Tepatnya 17 Agustus 1945, kita berhak menyandang status sebagai Negara Indonesia. Semenjak itulah kita secara de facto mempunyai wilayah, presiden dan kelengkapan negara lainnya hingga sekarang.

Fenomena diatas memunculkan pertanyaan, apa yang salah dengan konsep penjajahan dan identitas Indonesia?. Kalo ada orang yang bertanya kepada saya mengenai penjajahan, saya akan dengan lantang menjawab, sebagai nusantara kita dijajah selama 328 tahun, sebagai bangsa kita dijajh selama 17 tahun dan sebagai negara, kita dijajah selama 3,5 tahun. Bagaimana bisa?

Ada tiga fakta yang harus saya gali dan beberkan mengenai hal ini, pertama yaitu Sumpah palapa di deklarasikan sekitar tahun 1200-an. Pertama kali kita di jajah adalah tahun 1599 atau 1600. Rentang waktu kita dijajah sebagai nusantara berarti dari tahun 1600-1928 (Ingat konsep sumpah pemuda). Hasilnya Nusantara dijajah selama 328 tahun. Yang kedua  sebagai bangsa Indonesia, kita dijajah selama 17 tahun dari tahun 1928-1945. Ketiga adalah sebagai negara, kita dijajah Belanda dari tahun 1945-1949 atau total 3,5 tahun. Versi Belanda kita merdeka pada tahun 1949 sesuai dengan adanya Konferensi Meja Bundar. Sedangkan Versi kita yang hanya didukung India, kita merdeka pada tahun 1945.

Rangkaian fakta ini, mudah-mudahan akan menjadi paradigma baru dalam sejarah Indonesia. Ingat pula, pada tanggal 17 Agustus 1945, kita jangan menulis Dirgahayu Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, tetapi Dirgahayu NKRI 17 Agustus 1945. karena, 17 Agustus merupakan tonggak kelahiran NKRI.

*Ketua Bidang IV (Bidang Agama, Seni dan Budaya) PKC PMII DKI Jakarta

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.